Pengakuan Negara & Pengakuan Yurisdiksi

Pengakuan Negara
Secara umum pengakuan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
a. Pengakuan De Facto
Pengakuan de facto diberikan kepada pihak yang diakui, hanya berdasarkan fakta atau kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada, tanpa mempersoalkan keabsahan secara yuridis dari pihak yang diakui itu. Jadi pengakuan de facto tersebut masih bersifat sementara saja.
b.Pengakuan De Jure
Pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan oleh pihak yang akan memberi pengakuan kepada pihak yang akan diberi pengakuan setelah memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar internasional. Dengan diberikannya pengakuan secara de jure tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah diterima eksistensinya di dalam hubungan dan pergaulan internasional.

2. Pengakuan Yurisdiksi Negara
Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi berarti kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum, atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum”, dengan kata itu ; hak, kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Di dalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan”, dan “kewenangan”. Jadi yang ditekankan disini adalah hak, kewajiban dan kewenangan itu harus berdasarkan hukum, bukan atas paksaan apalagi berdasarkan kekuatan..
Menurut Imre Anthony Csabafi, yurisdiksi Negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu Negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan secara singkat unsur-unsur dari yurisdiksi tersebut sebagai berikut :
1. Hak, kekuasaan atau kewenangan
2. Mengatur (legislative, eksekutif dan yudikatif)
3. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda)
4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri
5. Hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya)

Macam-macam yuridiksi negara secara garis besar dapat ditinjau berdasarkan pada :
1) Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :
a. Yurisdiksi Legislatif
b. Yuridisksi Eksekutif
c. Yurisdiksi Yudikatif

2) Yurisdiksi negara atas obyek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda), dibedakan menjadi 3, yaitu :
a. Yurisdiksi Personal
b. Yurisdiksi Kebendaan
c. Yurisdiksi Kriminal
d. Yurisdiksi Sipil

3) Yurisdiksi Negara berdasarkan ruang atau tempat dari objek atau masalah dapat dibadakan menjadi 5, yaitu :
a. Yurisdiksi territorial
b. Yurisdiksi quasi territorial
c. Yurisdiksi ekstra-teritorial
d. Yurisdiksi universal
e. Yurisdiksi eksklusif

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s